Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia , kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksananaannya (Peraturan Bapepam-LK (sekarang OJK), Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). 

Bapepam-LK (kini OJK) selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

(http://syariah.ojk.go.id/peraturan_bapepam-lk/pdf/II.K.1.pdf)

2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

(http://syariah.ojk.go.id/peraturan_bapepam-lk/pdf/IX.A.13.pdf)

3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

(http://syariah.ojk.go.id/peraturan_bapepam-lk/pdf/IX.A.14.pdf)

Untuk berlangganan, silakan masukkan email: